Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Klasterisasi UMP Dinilai Selamatkan UMKM dari 'Jebakan Batman'

Penerapam upah minimum provinsi di wilayah Kalimantan dinilai tidak dapat diterapkan secara pukul rata. Klasterisasi atau pengelompokkan dinilai menjadi jalan keluar. Dengan begitu, usaha kecil semacam UMKM bisa terbebas dari kondisi yang diistilahkan sebagai jebakan Batman.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 13 Februari 2020  |  13:35 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Penerapam upah minimum provinsi di wilayah Kalimantan dinilai tidak dapat diterapkan secara pukul rata. Klasterisasi atau pengelompokkan dinilai menjadi jalan keluar. Dengan begitu, usaha kecil semacam UMKM bisa terbebas dari kondisi yang diistilahkan sebagai jebakan Batman.

Pemerintah memutuskan menaikkan upah minimum provinsi 2020 sebesar 8,51 persen.  Berdasarkan surat edaran menteri nomor B-M/308/HI.01.00/2019 Kenaikan UMP mengacu pada inflasi nasional sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen.

Asosiasi pengusaha Indonesia Kalimantan Timur (Apindo Kaltim) menilai upah minimum provinsi memberatkan sebagian pelaku usaha. Salah satunya adalah pebisnis usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Mereka yang belum memiliki omset besar tidak akan sanggup menerapkan kebijakan tersebut. Jika dilakukan, sama saja menggulung usaha pelan-pelan.

Untuk industri skala besar seperti pertambangan dan perkebunan, pengusaha mengeluh karena produksi tetap dari tahun ke tahun. Di sisi lain biaya yang harus dikeluarkan untuk upah terus naik.

Oleh karena itu, agar tidak merugikan semua pihak perlu ada klaster UMP. Batas bawah honor dibagi menjadi beberapa sektor seperti untuk pengusaha kecil, menengah, dan besar.

Ketua Apindo Kalimantan Utara Herry Johannes berpandangan serupa. Kenyataan di lapangan memang begitu. Belum lagi jika harus memukul rata gaji angkatan kerja baru lulusan SMK dan SMA tak berketerampian dengan gelar S1.

“Kaltara sependapat dengan klasterisasi upah untuk asas keadilan dan melindungi kemampuan bayar yang disepakati pemberi kerja dan pencari kerja,” kata Herry melalui pesan instan, Kamis (13/2/2020).

Herry menjelaskan bahwa pengusaha terjepit pada generalisasi kebijakan. UMP bergeser menjadi paksaan. Padahal, pemerintah juga tidak bisa penuhi gaji tenaga honorer sesuai regulasi.

“Karut marut ini seperti menggantang asap. UMP naik terus tapi kemampuan bayar pengusaha sangat variatif. Untuk UMKM, UMP semacam jebakan batman,” jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ump kaltara
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top