Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Opini ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang baru-baru ini disampaikan.
Penyerahan penghargaan ini berlangsung dalam sebuah acara di Ruang Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, pada Jum'at (3/5/2024), yang dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Kaltim.
"Capaian yang Tidak Mudah," kata Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun, dalam komentarnya usai menerima laporan hasil pemeriksaan.
"Hari ini Kabupaten PPU berhasil meraih predikat WTP, tentunya ini suatu capaian yang tidak mudah, namun atas kerja keras kita untuk membenahi segala kekurangan,” ungkapnya.
Marbun menekankan pentingnya proses pelaporan sebagai tolak ukur kinerja pemerintah daerah.
"Keberhasilan ini tentunya dari usaha dan kerja keras bersama seluruh pihak di jajaran pemerintah daerah,” tambahnya.
"Ini bukti kita telah bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menjadi kado terindah bagi masyarakat Kabupaten PPU dengan membuktikan bahwa kita mampu dan tidak kalah dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kaltim,” terangnya.
Marbun juga mengajak seluruh jajaran OPD untuk terus mempertahankan keberhasilan ini dan melaksanakan tugas dengan transparansi dan good governance, sebagai pelayan masyarakat yang baik.
"Sekali lagi ini bukti kita telah bekerja dengan bersungguh-sungguh,” tegasnya.
Penghargaan ini juga disambut dengan apresiasi dari Kepala BPK Kaltim, Agus Priyono, yang menegaskan pentingnya peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat.
"Tentunya tidak hanya berpedoman pada hasil yang telah diraih dalam opini WTP, tetapi juga harus ditingkatkan dalam kinerja seluruh kepala daerah dan jajaran dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai pemerintah daerah kepada masyarakat," katanya.
Kesuksesan PPU dalam meraih opini WTP menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi dalam administrasi publik.
