Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,3 triliun untuk tahun 2025.
Optimisme ini sejalan dengan proyeksi peningkatan kapasitas fiskal daerah yang mencapai Rp5,15 triliun pada 2030.
Sekretaris Daerah Balikpapan Muhaimin menyatakan perencanaan anggaran ini disusun dengan penuh kehati-hatian.
"Mengingat Balikpapan lebih mengandalkan sektor jasa dan bukan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, penyusunan proyeksi kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional, untuk menghindari defisit atau utang kepada pihak ketiga," ujarnya dalam paparan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2025-2029, Senin (26/5/2025).
Kendati demikian, tantangan masih menghadang di depan mata. Realisasi belanja daerah belum mencapai target optimal, yaitu hanya 86,72% pada 2024, atau turun tipis dari 87,53% di 2023.
Angka 2023 sendiri menunjukkan tren positif pascapandemi COVID-19.
Baca Juga
Dia menyebutkan, penyebab klasik masih menjadi batu sandungan dalam merealisasikan belanja sehingga belum tembus 90% itu, seperti kegiatan multiyears yang tertunda akibat masalah pembebasan lahan.
Selain itu, Muhaimin menyebutkan harus ekstra hati-hati terkait potensi kendala dana transfer.
"Jangan sampai terjadi defisit anggaran yang membengkak," tegasnya.
Isu ini nantinya akan dibahas lebih mendalam dalam APBD Perubahan. Selanjutnya, Pemkot Balikpapan telah menyiapkan peta jalan keuangan hingga 2030 dengan optimisme.
Proyeksi pendapatan diharapkan naik dari Rp4,219 triliun (2025) menjadi Rp4,979 triliun (2030), dengan kenaikan rata-rata Rp200 miliar per tahun.
Sementara itu, belanja daerah juga akan mengikuti tren serupa, meningkat dari Rp4,5 triliun (2025) menjadi Rp5,14 triliun (2030).
Perlu diketahui, defisit akan dijaga ketat di bawah 6% dari APBD dan dapat dibiayai dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan.
Lebih lanjut, Muhaimin menyebutkan Balikpapan sebagai kota yang lebih bergantung pada sektor jasa, memang harus bermain aman dalam menyusun proyeksi anggaran.
Adapun, dia menuturkan kapasitas fiskal yang diproyeksi meningkat dari Rp4,557 triliun (2024) menjadi Rp5,15 triliun (2030) harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional yang penuh dinamika.
