Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menegaskan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutim akan menjadi pusat hilirisasi kelapa sawit dan batubara di Benua Etam ke depan.
"Luas lahan KEK diusulkan 1.000 hektar dan lahan yang sudah dibebaskan sekitar 518 hektar," ungkap Awang Faroek, Selasa (27/2) dihubungi malam.
Gubernur memboyong hampir seluruh pejabat utamanya termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar saat memenuhi undangan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (27/2).
Undangan seiring ketertarikan pusat memaksimalkan potensi KEK MBTK. Sang Menteri tak hadir. Rombongan disambut hangat Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo bersama jajaran di Kantor Kementerian Koordinasi Perekonomian.
Kepada Wahyu, Awang memamparkan pabrik yang sudah beroperasi meliputi pabrik kelapa sawit berkapasitas 60 ton/jam, pabrik inti sawit kapasitas 100-300 ton per jam, enam sarana tangki timbun CPO dan CPKO kapasitas total 48 ribu ton, waduk 45 hektar, dan pelabuhan khusus serta perumahan.
Dia menjelaskan tak kurang telah menelan investasi sejak 2011-2018 sebesar Rp2,05 triliun lebih terdiri APBD sekitar Rp846,6 miliar dan APBN sebesar Rp1,2 triliun. “Kami minta Dewan Nasional KEK mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Kaltim.”
Baca Juga
Di tengah upaya itu, Gubernur pun menyanggupi keinginan Dewan Nasional KEK agar dalam dua bulan KEK MBTK sudah memiliki sertifikasi lahan, sarana air baku dan air bersih, pintu gerbang dan batas kawasan, standar pelayanan pengelola termasuk tata tertib kawasan.
Menurut Awang, sertifikasi lahan dari BPN dan keberadaan sarana pendukung lainnya juga telekomunikasi akan memberikan kepastian bagi investor yang akan berinvestasi di Maloy.
"KEK menjadi pendorong sekaligus pemicu pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kalimantan," katanya.
Pemerintah daerah juga meminta agar Perpres 91 Tahun 2017 benar-benar diimplementasikan di kawasan Maloy terutama dalam memberikan kemudahan berinvestasi di daerah.
Sementara itu Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo mengemukakan pemerintah terus mendorong pengoperasian tujuh KEK pada 2018 dapat terealisasi sepenuhnya termasuk Maloy.
"Untuk dapat beroperasi, KEK harus dapat memenuhi kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia hingga perangkat pengendalian administrasi," ujarnya dalam keterangan resmi. Dia menyebutkan kelengkapan ini meliputi pengadaan hingga pematangan lahan, ketersediaan jalan, listrik, jaringan air bersih, sistem air limbah.
Selain itu, harus tersedia sistem pengelolaan sampah, pemadam kebakaran hingga kantor administrasi pengelolaan kawasan dan sistem keamanan "Jika kriteria ini sudah terpenuhi, KEK bisa diresmikan operasionalnya,” ungkap Wahyu.
Adapun tujuh kawasan yang ditargetkan untuk beroperasi 2018 yakni kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Kelayang, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Tanjung Api-api dan KEK Morotai.
