Bisnis.com, BALIKPAPAN — Realisasi pendapatan APBN Kalsel hingga Februari 2024 telah mencapai Rp2,60 triliun atau 11,25% dari target yang ditetapkan.
Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Syafriadi menyatakan meski mengalami kontraksi sebesar -33,17% dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan positif tercatat pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kenaikan 19,95%.
“Kami telah mencatat peningkatan signifikan dalam belanja negara, mencapai Rp6,33 triliun atau 16,73% dari pagu, yang menandai kenaikan 42,98% dari tahun lalu,” ujarnya yang dikutip, Senin (1/4/2024).
Dia menambahkan, alokasi belanja Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai sebesar Rp188,46 miliar. Kemudian, Penerimaan Pajak Dalam Negeri berkontribusi Rp2,19 triliun, dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN sebagai penyumbang utama.
“Sektor pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran merupakan tiga sektor teratas dalam kontribusi penerimaan perpajakan,” katanya.
Namun, beberapa sektor utama seperti pertambangan dan penggalian, perdagangan besar, dan pertanian mengalami kontraksi.
Baca Juga
Sementara itu, penerimaan negara yang dipungut oleh Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan mencapai Rp1,29 triliun, dengan tantangan utama berupa penurunan harga ekspor komoditas utama, seperti batubara, CPO dan turunannya.
Dalam hal PNBP, realisasi mencapai Rp384,15 miliar, atau 30,95% dari target, dengan kontribusi signifikan dari PNBP BLU dan PNBP lainnya.
“Capaian ini berasal dari PNBP BLU (28,44 persen) dan PNBP Lainnya (71,56 persen). PNBP Lainnya antara lain berasal dari PNBP yang dipungut DJKN yaitu PNBP aset, piutang negara, dan bea lelang,” terang Syafriadi.
Selanjutnya, dia menjelaskan belanja negara yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah mencapai Rp6,33 triliun, dengan belanja barang meningkat akibat persiapan Pemilu.
“APBN 2024 juga menyediakan berbagai subsidi untuk mendukung Kalsel, termasuk subsidi pupuk, beras, listrik, BBM, dan LPG, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
